Delegasi ASEAN Untuk Permasalahan Myanmar

Spread the love

Pada awal tahun 2021 tepatnya bulan Februari, negara Myanmar dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Dalam laporan yang dihimpun dari Asosiasi Bantuan Tahanan Politik atau Asistance Association for Political Prisoner yang disingkat AAPP menyebutkan bahwa pada bulan Maret lalu, telah terbunuh sekitar 521 orang dan lebih dari 2.500 ditangkap setelah terjadi kudeta atau pengambilalihan secara paksa kekuatan politik dalam suatu negara.

Awal Mula Kudeta

Kudeta ini disinyalir dilakukan oleh junta angkatan bersenjata atau tatmadaw sejak tanggal 1 Februari 2021, dimana pihak angkatan bersenjata Negara Myanmar telah merebut kendali Pemerintahan setelah Partai Liga Nasional yang bertujuan untuk Demokrasi atau partai NLD dengan pimpinan Suu Kyi berhasil memenangkan pemilu yang diselenggarakan.

Namun dilain sisi, angkatan militer yang berada di pihak oposisi menuntut adanya pemungutan suara ulang dan juga mengklaim bahwa kemenangan yang terjadi tersebut merupakan suatu rekayasa. Adapun dari pihak Komisi Pemilihan Myanmar sendiri membeberkan alasan bahwa tidak adanya bukti yang kuat untuk mendukung klaim sepihak tersebut.

Pada akhirnya kudeta terjadi ketika pembukaan parlemen baru oleh Suu Kyi, dimana pada saat itu Suu Kyi ditangkap dan kini menjadi tahanan rumah. Suu Kyi juga didakwa telah memiliki peralatan komunikasi walkie-talkie yang telah diimpor secara ilegal. Selain Suu Kyi, jajaran pejabat NLD lainnya juga tengah mengalami penahanan yang dilakukan oleh pihak militer Myanmar.

Bagaimana Keadaan Myanmar Sekarang?

Saat ini Tampuk Kekuasaan Myanmar dipegang oleh panglima tertinggi yang bernama Min Aung Hlaing. Panglima tersebut diketahui punya pengaruh politik yang signifikan dalam pemerintahan. Selain itu, ia juga berhasil dalam mempertahankan kekuatan angkatan bersenjata Myanmar (tatmadaw) walaupun negara Myanmar tengah bertransisi menuju negara demokrasi.

Pada kasus penyerangan militer terhadap etnis minoritas di Myanmar yang lalu, sosok Min Aung Hlaing merupakan orang yang mendapatkan kecaman dan juga sanksi internasional. Hal ini karena perannya dalam mengarahkan serangan militer pada etnis minoritas tersebut.

Terlebih pada pidato pertamanya sebagai pemegang tampuk pemerintahan setelah kudeta, Min Aung Hlang menyebutkan bahwa tindakan militer yang dilakukan pada etnis minoritas tersebut merupakan perbuatan yang benar dalam rangka memberikan perlindungan kepada rakyat. Min juga berjanji bahwa ia akan menyelenggarakan pemilihan yang adil dan bebas ketika keadaan darurat di Myanmar telah benar-benar selesai.

Sebelumnya, dilaporkan telah terjadi adanya peristiwa demonstrasi masyarakat Myanmar secara besar-besaran menanggapi kudeta yang dilakukan. Aksi demonstrasi sendiri dilakukan oleh pegawai pemerintahan, guru, pengacara, pegawai swasta hingga murid sekolahan. Menanggapi hal tersebut, sang Jenderal telah memberikan ancaman berupa “tindakan yang efektif” untuk setiap demonstran yang tidak berhenti dalam melakukan aksinya.

Sang Jendral sendiri juga telah menghimbau bagi para pegawai pemerintahan dan pekerja untuk kembali beraktivitas dan bekerja seperti biasa, setelah terjadi adanya peristiwa mogok kerja secara nasional.

Siapa itu Aung San Suu Kyi?

Dijelaskan di awal, pemerintahan sebelumnya menempatkan Suu Kyi sebagai kepala pemerintahan di Myanmar. Sosok Suu Kyi telah dikenal lama sebagai aktivis yang menggaungkan demokrasi mulai tahun 1990. Dirinya lalu dipenjara dan menjadi tahanan rumah selama hampir 15 tahun setelah berhasil mengorganisir para demonstran guna menyerukan adanya reformasi demokrasi dan juga penyelenggaraan pemilu yang bebas.

Setelah bebas di tahun 2010, Suu Kyi kemudian memimpin NLD dan memperoleh kemenangan pada pemilu Myanmar yang diperebutkan pertama kali secara terbuka dengan sistem demokrasi. Setelah memimpin selama beberapa tahun, reputasi Suu Kyi dilaporkan rusak di mata internasional pada beberapa tahun lalu karena perlakuannya terhadap etnis minoritas Rohingnya di Myanmar.

Bantuan ASEAN untuk Myanmar

Banyaknya korban yang berjatuhan karena kudeta yang berlangsung menimbulkan keprihatinan dan mengundang simpati dari negara-negara tetangga khususnya negara yang tergabung dalam ASEAN. Krisis yang terjadi di Myanmar mendorong ASEAN untuk turun tangan menawarkan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak terkait.

Meskipun adanya Piagam ASEAN yang menerangkan tentang batasan untuk tidak mencampuri urusan yang ada di dalam negeri nyatanya tidak menghalangi ASEAN untuk turun tangan membantu. Hal ini karena konflik yang ditimbulkan telah mengakibatkan krisis yang berkepanjangan di dalam dan hubungan ke luar.

Oleh karena itu, Menteri Luar Negeri setiap negara yang tergabung dalam Perhimpunan Negara Asia Tenggara (ASEAN) telah sepakat untuk menunjuk Menteri Kedua Bidang Urusan Luar Negeri Negara Brunei Darussalam yakni Erywan Yusof sebagai delegasi ASEAN dalam menyelesaikan konflik kudeta yang terjadi di Myanmar. Adapun dalam beberapa pertemuan tingkat tinggi terbatas yang diselenggarakan di Jakarta, terdapat lima poin konsensus, yakni:

  1. Pemberhentian tindak kekerasan yang terjadi di Myanmar dan dihimbau untuk semua pihak untuk menahan diri secara penuh.
  2. Rencana untuk memulai adanya dialog konstruktif oleh semua pihak yang terkait di Myanmar, dalam rangka mendapatkan solusi damai untuk kepentingan rakyat.
  3. Menunjuk delegasi khusus yang mewakili ASEAN untuk melakukan mediasi dengan berdialog, yang dibantu secara khusus oleh Sekjen ASEAN.
  4. Pemberian bantuan dari ASEAN untuk rakyat yang terdampak lewat AHA Center.
  5. Delegasi khusus ASEAN akan berkunjung ke Myanmar guna mengadakan pertemuan dengan pihak yang terkait.

Diharapkan dengan disepakatinya lima konsensus dari setiap perwakilan ASEAN tersebut, nantinya dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan kudeta yang terjadi di Myanmar, sehingga tidak menimbulkan kondisi konflik yang berlarut-larut. Bantuan ASEAN tersebut juga diharapkan dapat mengurangi dampak kerugian jiwa dan finansial yang terjadi beberapa waktu terakhir di Myanmar.